News Update :

Contoh Makalah Otoritas Jasa Keuangan

Sunday, 8 February 2015



Kata Pengantar


Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan makalah ini yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sujito, M.Si selaku Dosen Mata Kuliah Sosiologi dan Politik, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin...


Bangodua, 14 Februari 2015
Penulis

 


BAB I
Pendahuluan
1.1  Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011,  RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
·         Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
·         Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
·         Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dan peraturan pelaksanaannya;
2.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 1992 Nomor 7 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dan peraturan pelaksanaannya;
3.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya;
4.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya;
5.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dan peraturan pelaksanaannya;
6.      Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) dan peraturan pelaksanaannya; dan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan,

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni pada tanggal 22 November 2011.























BAB II
Pembahasan

2.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

2.2 Nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan
Integritas
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
Profesionalisme
Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
Sinergi
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
Inklusif
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
Visioner
Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).


2.3 Tujuan Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1.      Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2.      Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3.      Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2.4 Tugas dan Wewenang
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
  1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
  1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
  1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  8. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2.5 Dewan Komisioner
OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang susunan terdiri atas:

1.      Seorang Ketua merangkap anggota;
2.      Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3.      Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4.      Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5.      Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;\
6.      Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7.      Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8.      Seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9.      Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Anggota Dewan Komisioner dari huruf a sampai dengan huruf g dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden
2.5 Contoh Kebijakan OJK
OJK Luncurkan Layanan Jasa Keuangan untuk Nelayan
TEMPO.CO, Cirebon - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Layanan Keuangan Mikro. Nelayan, petani dan masyarakat pelaku usaha mikro bisa mengakses layanan perbankan dengan sistem yang mudah dan sederhana. "Layanan ini mikro ini untuk masyarakat kecil," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad saat peluncuran program tersebut di Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Kamis, 18 Desember 2014.
Menurut dia, tujuan diluncurkan layanan tersebut agar produk-produk yang dihasilkan oleh industri keuangan bisa dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan kecil seperti nelayan, petani, pedagang, dan lainnya. Bank, dibantu dengan agen-agen mereka akan masuk dan membuka akses langsung ke masyarakat di pelosok desa. "Mereka akan dikenalkan dengan sistem layanan perbankan," kata dia.
Selama ini banyak masyarakat kecil, termasuk nelayan dan pelaku ekonomi kecil lainnya terjerat dengan utang pada rentenir atau tengkulak. Dengan adanya layanan ekonomi mikro yang mudah dan sederhana, diharapkan masyarakat pun tidak akan lagi terjerat dengan tengkulak.
Mengenai risiko kredit macet, Mualiman mengungkapkan bisa diminimalisasi dengan adanya asuransi. Karena itu kita adakan asuransi juga. Biasanya nelayan tidak bisa membayar kredit jika mereka dalam kondisi sakit. Sehingga untuk mengatasinya bisa melalui asuransi. "Layanan keuangan mikro ini akan dikembangkan secara bertahap di setiap daerah di Indonesia," katanya.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Setiono, mengatakan jika kegiatan ini dirancang OJK bersama dengan industri jasa keuangan dengan tujuan untuk peningkatan literasi keuangan masyarakat dalam pemanfaatan produk dan jasa keuangan. "Dengan begitu masyarakat bisa mengenal dan memahami produk dan jasa keuangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka," katanya.
Menurut dia, industri keuangan menyambut baik adanya layanan keuangan mikro. Ini bisa terbukti dengan keikutsertaan Pegadaian dan asuransi di dalam layanan ini. "Ini merupakan konsep one stop shopping untuk komunitas yang berpenghasilan kecil," kata dia.
Untuk mensosialisasikan program ini akan diselenggarakan pasar keuangan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pasar keuangan rakyat yang pertama akan digelar di Jakarta International Expo Kemayoran dari tanggal 20-21 Desember mendatang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengakui jika selama ini layanan perbankan masih sangat minim dinikmati oleh nelayan. "Padahal untuk membangun kemaritiman juga harus didukung oleh permodalan," katanya.
Indroyono mengilustrasikan jika kapal nelayan dengan bobot 10 gross ton ke bawah membutuhkan dana operasional sekitar Rp 1 juta saat melaut. Untuk mendapatkan dana ini pun bagi nelayan kecil sangat sulit. Sedangkan untuk mengakses pinjaman ke bank, mereka pun tidak bisa, karena tidak ada yang digadaikan. "Beda dengan petambak yang bisa menggadaikan surat tanah ke bank," katanya.
BAB III
Penutup
3.1         Kesimpulan
Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yg perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.
3.2         Saran
Fakta menunjukkan, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, lebih dari setengahnya ternyata belum terjamah akses keuangan formal. Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan inklusif inilah ke depan Bank Indonesia harus melihat pentingnya upaya-upaya di bidang perbankan untuk mempercepat "Program Keuangan Inklusif" seperti contoh riil yang sudah berjalan.







BAB IV
Daftar Pustaka


Share this Article on :

0 comments:

 

© Indramayu Footballokers 2010 -2011 | Published by Benny Permana | Powered by Footballokers.