News Update :

Makalah UKM (Usaha Kecil Menengah)

Tuesday, 7 October 2014

Makalah
Usaha Kecil Menengah (UKM)




C O V E R



Di Susun Oleh:
Benny Permana




SMA Negeri 1 Sukagumiwang
Indramayu 2014



Kata Pengantar
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan makalah ini yaitu tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Dosen dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.
Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin...

Jatibarang, September 2014
Penulis








BAB I
Pendahuluan


Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar Rp 200.000.000, belum termasuk tanah dan bangunan. UKM merupakan salah satu contoh dari badan usaha perseorangan dimana didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja.
Menurut Keppres  RI No. 99 tahun 1998, UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dimana tipe bidang usahanya bersifat heterogen serta perlu dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.  Kriteria UKM menurut UU No. 9 tahun 1995, diantaranya memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah belum termasuk tanah dan bangunan  tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak senilai 1 milyar rupiah, dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Kemudian UKM merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan anak dari suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bergabung secara langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Salah satu badan usaha perseorangan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum adalah koperasi.
Kriteria UKM menurut BPS dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah Usaha Kecil adalah usaha perseorangan yang memiliki hasil usaha sampai dengan 1 milyar rupiah, sementara Usaha Menengah berkisar antara 1 milyar hingga 50 milyar rupiah.
Sementara dari sisi perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria yaitu:
a.       Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan untuk mencari nafkah, atau lebih dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
b.      Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang merupakan pengrajin produk tertentu namun belum memiliki ciri kewirausahaan.
c.       Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki ciri kewirausahaan dan sudah menerima pekerjaan subkontrak dan melakukan ekspor
d.      Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki ciri kewirausahaan dan siap untuk melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.


 
BAB II
Pembahasan

2.1 Pengertian UKM
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

2.2 Kriteria Usaha Kecil
Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut :
a.       Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
b.      Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
c.       Milik Warga Negara Indonesia
d.      Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
e.       Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.3 Peranan UKM
Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:
1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan
2. Deparetemen Koperasi dan UKM
Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: – Perizinan
- Tekhnologi
- Struktur
- Manajeman
- Pelatihan
- Pembiayaan

2.4 Permasalahan yang dihadapi UKM
Permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi:
1. Faktor Internal:
a.       Kurangnya permodalan-permodalan meruapakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.
b.      Sumber Daya Manusia yang terbatas
Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
c.       Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil
Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
2. Faktor Eksternal:
a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar.
b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.
c. Terbatasnya akses pasar
Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapt dipasarkan Secara kompetitif baik dipasar nasinal maupun iternasional.

2.5 Peranan UKM di Tengah Krisi Global
Dalam Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian, dimana sektor riil inilah yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis global.

UMKM dapat membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara karena sektor ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Joseph Alois Schumpeter seorang ahli ekonomi Amerika bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kewirausahaan (entrepreneurship) , dimana UMKM termasuk di dalamnya.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 sudah cukup menjelaskan bagaimana rentannya modal asing terhadap krisis. Keterkaitan Indonesia dengan pihak asing yang terlalu banyak menyebabkan ketergantungan yang rentan akan krisis. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan Indonesia ikut – ikutan collapse pada saat pihak asing collapse, tidak hanya rakyat miskin yang dibuat menderita tetapi juga konglomerat yang terlilit hutang.

Berdasarkan data BPS di Indonesia dari tahun 1997 hingga pada tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan terhadap serangan krisis. Tabel penyerapan tenaga kerja pada 1997 menunjukkan perusahaan kecil 57,40 juta (87,62%), perusahaan sedang 7,7 juta (11,75%) dan perusahaan besar 0,393 juta (0, 61%).Sedangkan pada 1998 menunjukkan perusahaan kecil 57,34 juta (88,66%), perusahaan sedang 6,9 juta (10,78%) dan perusahaan besar 0,364 juta (0, 56%).

Lebih jauh lagi Shujiro Urata (Jica : 2000) mengungkapkan bahwa sumbangan UMKM terhadap lapangan pekerjaan sebesar 99,44% ; sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional sebesar 59, 36%.

Bila melihat data dari BPS tahun 2007, terdapat 49,8 juta atau 99,99%  unit usaha yang ada di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak. Dimana UMKM mampu menyerap 91,8 juta pekerja atau 97,3%. Kontribusi terhadap PDB sebesar Rp. 2.121.3 triliun atau 53,6%.

Nilai investasi yang cukup signifikan sebesar Rp. 369,8 triliun atau 46,2 % dan kinerja ekspor non- migas sebesar Rp. 122,2 triliun atau 20,1 %. Hingga saat ini, tercatat UMKM mampu menyokong 40% dari total pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Di Amerika Serikat 99% dari bentuk bisnis adalah Usaha Kecil dan Menengah, dan Usaha Kecil dan Menengah inilah yang menciptakan 75% dari lapangan kerja baru yang ada. Besarnya Peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi menyebabkan pentingnya dilakukan perhatian khusus dalam sektor ini terutama dalam pembiayaan modal UMKM.

UMKM di Indonesia sebagai salah satu fondasi perekonomian yang kuat masih memiliki beberapa masalah dalam perkembangannya. Masalah yang tergolong krusial dalam perkembangan UMKM sendiri adalah seperti pembiayaan UMKM, wawasan masyarakat mengenai strategi pemasaran, dan hak intelektual.

Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai net ekspansi kredit UMKM pada bulan April 2013 (data terbaru) menunjukkan bahwa net ekpansi kredit yang diberikan pada UMKM secara keseluruhan mencapai 17.670,2 miliar rupiah, dimana jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan april 2012 sejumlah 11.830,9 miliar rupiah. Walaupun terjadi peningkatan pada April 2012 ke April 2013 , namun jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Juni 2012 yang mencapai 50.530,3 miliar rupiah.

Pembiayaan yang diberikan dari sektor formal seperti perbankan terhadap UMKM jelas tergolong masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari sektor formal seperti perbankan dimana masyarakat harus mengikuti berbagai macam alur administrasi dan pengembalian pokok hutang dengan bunga yang cukup besar. Selain itu juga perbankan takut untuk memberikan kredit bagi UMKM akibat tingginya Non – performing loan (NPL) perbankan dari sektor UMKM.

Indonesia sebagai Negara yang menganut dual banking system seharusnya menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat karena akan semakin banyak pilihan untuk mengajukan kredit usaha. Bank Konvensional dan Bank Syariah yang jumlahnya banyak seharusnya menjadi solusi pembiayaan UMKM secara umum. Selain itu juga ada Bank perkreditan rakyat yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk merintis usaha. Namun Bank Perkreditan Rakyat ini cakupannya masih kecil jika dibandingkan dengan Bank Konvensional dan Syariah.

Selain itu juga ada koperasi. Sistem koperasi yang dahulu sangat berkembang sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan perekonomian. Koperasi tergolong kepada lembaga keuangan mikro yang dapat membantu UMKM dalam proses pembiayaannya. Namun jika koperasi dikelola dengan kurang baik maka hal ini akan berdampak pada pembiayaan yang kurang baik juga.

Jika alur administrasi di sektor formal seperti perbankan dan koperasi tidak dibenahi maka masyarakat akan cendrung untuk mengambil pembiayaan dari sektor informal dimana alur administrasinya cendrung lebih sederhana walaupun bunga pengembalian pokok hutang biasanya lebih besar dibandingkan dengan sektor formal.

Masalah pembiayaan tidak hanya terbatas pada saat sebuah usaha didirikan tetapi juga pada saat pengoperasian usaha tersebut. Bagaimana barang modal dan segala kebutuhan dari usaha dapat dipenuhi dan membantu proses produksi agar efisien. Masalah pembiayaan yang hanya berhenti pada saat pendiria sebuah usaha akan berdampak pada inefisiensi dan kurangnya kapabilitas entitas tersebut.

Contoh yang terjadi di lapangan adalah tahun 2012 lalu ada hotel di Dubai yang seluruh dinding dan seprainya ingin memakai tenun. Proyek itu sangat besar, namun terpaksa ditolak oleh salah satu UKM karena mereka belum sanggup memproduksi massal karena masalah peralatan dan SDM. Hal ini sangatlah disayangkan, padahal peluang yang sudah ditawarkan didepan mata merupakan peluang emas yang dapat membuka pintu baru bagi usaha tersebut.

Selain masalah pembiayaan yang berdampak pada operasional UMKM, wawasan atau tingkat sumber daya manusia juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan di Indonesia. Seperti halnya kasus hotel di Dubai yang ingin memakai tenun untuk keseluruhan dindingnya terhentikan akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia dari UMKM tersebut. Menjadi hal yang sangat disayangkan ketika peluang yang ada tidak diambil akibat beberapa keterbatasan.

Pengetahuan juga menjadi salah satu unsur penting dari peningkatan sumber daya manusia. Pemberian training soft skill dan semacamnya juga menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, namun kembali lagi kepada empirisnya apakah hal itu berjalan dengan efektif atau tidak. Seperti halnya yang dilakukan oleh kementerian perdagangan Republik Indonesia yang memberikan training mengenai desain produk dan interior dan juga informasi pentingnya hak paten bagi pengusaha. Yang juga disertai dengan memberikan fasilitas atau akses untuk mendapatkan informasi pemodalan ke lembaga keuangan.

Program – program seperti ini harus lebih digencarkan lagi dalam rangka meningkatkan kapabilitas suatu UMKM, sehingga UMKM dapat lebih kuat lagi dalam menyokong perekonomian bangsa. Dua masalah yang sangat sulit memang dipecahkan dalam perkembangan UMKM yaitu pembiayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Namun untuk mengembangkan UMKM sebagai tameng dan fondasi perekonomian tantangan itu harus dipecahkan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik. (sumber:http://blog.kanopi-feui.org/?p=11824)

BAB III
Penutup


Share this Article on :

0 comments:

 

© Indramayu Footballokers 2010 -2011 | Published by Benny Permana | Powered by Footballokers.